Aipda Aksan Dilapor ke Ditkrimsus Polda Sulsel Terkait ITE, Buntut Curhatannya 

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Curhatan Aipda Aksan yang menyebut 'Polri Sarang Mafia' hingga mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas dalam kasus korupsi kendaraan dinas berbuntut panjang. Aipda Aksan dilaporkan terkait pelanggaran ITE.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan AKBP Alfian Nurnas melaporkan Aipda Aksan ke Ditkrimsus Polda Sulsel atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan juga pencemaran nama baik melalui media sosial.

"Iya (laporan ITE), perbuatan tidak menyenangkan," kata Komang Suartana saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (5/12/2022).

Dalam video yang beredar pun Aipda Aksan sempat mengatakan alasan pemindahan dirinya dari Polres Palopo ke Polres Tana Toraja karena membongkar salah satu kasus dugaan korupsi di Polres Palopo yang melibatkan AKBP Alfian Nurnas, yang saat itu juga menjabat sebagai kapolres.

"Yang terhormat bapak Kapolri, seperti yang saya alami, saya dimutasi dari Polres Palopo ke Tana Toraja karena saya membongkar perbuatan kapolres AKBP Alfian Nurnas (Kapolres Palopo sebelumnya) yaitu korupsi kendaraan dinas Polres Palopo, BBM dan lain-lain sebagainya. Untuk menutupi, saya dimutasi ke Tana Toraja, katanya saya mempreteli motor dinas," ucap Aipda Aksan.

Bahkan Aipda Aksan tak segan meminta pimpinannya yaitu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan membersihkan mafia dan praktek KKN yang dianggap bersarang di tubuh Polri.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi, yang terhormat bapak Kapolri, izin Jendral saya Aksan NRP 811081 anggota Sat Binmas Polres Tana Toraja menyampaikan kepada bapak bahwa tolong institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia yang masih bersarang di tubuh Polri. Polri sekarang semakin tidak karuan karena dari awal memang sudah tidak bagus, rekrutmennya tidak bagus. Yang pertama masuk polisi harus bayar, yang kedua mau pindah harus bayar, yang ketiga mau jadi perwira harus bayar, jadi bagaimana kedepannya Polri kalau semau harus bayar," tutupnya. (Isak/B)

  • Bagikan