Penyaluran Bansos Rawan Dipolitisasi, Begini Tanggapan Pengamat di Makassar

  • Bagikan
Ilustrasi Bansos

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta pemerintah untuk menunda penyaluran Bansos hingga Pemilu 2024 selesai. Hal itu sebagai antisipasi agar pembagian Bansos tidak menjadi alat politisasi.

Namun Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menolak menunda penyaluran Bansos. Alasannya, Bansos maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat penting untuk masyarakat, terutama saat ini harga kebutuhan pokok tengah naik. Menurutnya, program ini perlu diteruskan dan tidak boleh dihentikan.

Menanggapi soal proram Bansos yang rawan menjadi alat politisasi, pengamat Politik Unhas Tasrifin Tahara berpandangan Bansos adalah program wajib untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jauh sebelum pemilu program Bansos adalah bahagian terpenting untuk menopang kebutuhan masyarakat. Baik dalam keadaan bencana maupun kebutuhan warga kurang mampu.

"Jadi, Bansos itu program pemerintah dan hak rakyat untuk mendapatkanya terutama rakyat yang menjadi sasaran program Bansos tersebut," ujarnya, Kamis (4/1/2023).

Menanggapi permintaan dari salah satu tim paslon capres yangmenginginkan Bansos ditunda penyaluran hingga selesai Pilpres 14 Februari, Tasrifin menilai jika hal tersebut merupakan pandangan keliru.

  • Bagikan